Selama ini, dana untuk pembangunan infrastruktur selalu bergantung pada APBN saja, sehingga pembangunan yang dilaksanakan pun sulit mencapai target tepat waktu.

Lewat pidatonya di acara Kompas 100 CEO Forum yang berlangsung akhir bulan November lalu, Presiden Jokowi menghimbau pada seluruh BUMN untuk berperan sebagai pengembang dalam proses sekuritisasi aset infrastruktur.

Menurut Presiden Jokowi, dengan adanya sekuritisasi aset akan membuat aliran dana BUMN dapat diputar kembali untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang baru.

Meskipun dana yang dialokasi untuk infrastruktur dalam APBN setiap tahunnya terus naik, dana tersebut dinilai Presiden Jokowi tidak akan cukup untuk menutupi seluruh biaya. Diperkirakan dana APBN hanya cukup menutupi biaya maksimum 30 persennya saja.

Presiden Jokowi juga meminta pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan sekuritisasi aset.

Salah satu infrastruktur yang dihimbau Jokowi untuk disekuritisasi adalah jalan tol. Beberapa waktu lalu, Jokowi bahkan telah meminta PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemilik konsesi beberapa jalan tol di Indonesia untuk melakukan sekuritisasi asetnya.

Ketika pembangunan infrastruktur sudah selesai, Presiden Jokowi menghimbau pada seluruh BUMN, terutama BUMN yang memegang proyek-proyek besar seperti jalan tol untuk melepaskan dan tidak menganggap infrastruktur tersebut sebagai miliknya.