Nataproptech, Serpong – Laju properti di Kalimantan Timur nampaknya akan berdampak di tahun depan akibat rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Saat ini properti sudah mulai dikembangkan oleh pengembang di sebagian wilayah Kaltim. Pengembangan properti perumahan di gerbang bisnis Kalimantan Timur yakni Balikpapan perlahan akan memulai pergerakannya, kendati belum nampak secara masif saat ini.

Adapun developer masih takut bergerak saat ini lantaran adanya spekulan yang mulai mengerek harga lahan. Pengembang tentunya juga tidak ingin memperoleh harga tanah yang lebih tinggi untuk membangun perumahan terjangkau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur nantinya. Berdasarkan data Bappenas sendiri fasilitas perumahan bagi ASN mulai dilakukan pada periode 2025—2029.

Selain persoalan lokasi, skema pembiayaan melalui swasta juga belum banyak diketahui bersamaan dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pengembang baru mulai bergerak jika sudah memahami dan memperoleh informasi terkait dua hal tersebut. Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi kalau investasi tanah besar sementara harga rumah kecil akan menjadi kurang menarik.

Pemindahan ibu kota tersebut merupakan angin segar setelah melesunya bisnis perumahan di Balikpapan. Diperkirakan selama periode 2018 - 2019 penurunan penjualan rumah terjadi hampir 50 persen untuk rumah tipe komersil. Sementara untuk rumah murah atau FLPP turun sebesar 10 persen.

Sementara itu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merencanakan koordinat lokasi pembangunan ibu kota baru berada di Kecamatan Sepaku dan Semboja. jumlah luasan lahan yang dicadangkan di dua lokasi tersebut sebesar 180.000 ha dan untuk pembangunan pertama seluas 40.000 ha lahan.

Selama ini Jakarta sebagai ibu kota menanggung beban yang berat. Tak hanya soal kepadatan penduduk, tetapi juga sebagian besar kegiatan di Indonesia berpusat di Jakarta. Jakarta jadi sangat padat akibat apa, karena sebagai pusat segalanya. Pusat perdagangan 20 persen di Jakarta, keuangan hampir separuh kegiatan keuangan Indonesia ada di Jakarta. Jasa perusahaan hampir 70 persen basisnya di Jakarta, pemerintahan hampir 50 persen, jasa pendidikan 72 persen.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta memiliki 10,3 juta penduduk. Sementara jika ditambah sebagai wilayah Metropolitan Jabodetabek dan Punjur (Puncak Cianjur) penduduknya hampir 33 juta orang. (EC)