Hingga saat ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih sulit mengakses rumah subsidi. Tidak heran jika angka backlog rumah masih tinggi, mencapai 11,4 juta unit. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka backlog, mulai dari sisi regulasi hingga pembiayaan.
Masih ingat dengan Program Sejuta Rumah yang sering diperbincangkan sepanjang 2016? Program yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak huni bagi masyarakat ini mengalami peningkatan pembangunan cukup pesat.
Untuk menyiasati pungli, Kementerian PUPR akhirnya membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) mengikuti jejak Presiden Jokowi. Untuk memaksimalkan kinerja Saber Pungli, Menteri Basuki menyebut jika Kementerian PUPR perlu mengidentifikasi terlebih dulu pelayanan publik, lalu membuat SOP.
Sudah lima tahun berlalu, bisnis properti masih saja mengalami kesulitan dalam penjualan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat penjualan yakni turunnya harga komoditas tambang, seperti minyak, gas, dan batubara. Beberapa ‘suntikan’ pemicu pergerakan sektor properti dikeluarkan pemerintah untuk menyiasati permasalahan tersebut. Dua kebijakan yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2016 ini adalah Program Sejuta Rumah dan Tax Amnesty.
Dalam rangka merealisasikan Program Sejuta Rumah besutan Pemerintahan Jokowi-JK yang diluncurkan sejak tahun 2015 lalu, pemerintah telah gencar membangun pembangunan rumah subsidi di berbagai penjuru Indonesia. Program ini menjadi salah satu program kerja yang paling banyak menyedot perhatian masyarakat, karena selama ini impian masayarakat untuk mendapatkan hunian yang layak dengan harga terjangkau, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) perlahan mulai terpenuhi.
