Harapan para pekerja informal untuk memiliki rumah murah akhirnya dapat terealisasikan. Selama ini, program rumah subsidi yang memanfaatkan fasilitas KPR mewajibkan para calon pembelinya untuk melampirkan slip gaji.
Rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah-tanah yang menganggur atau tidak digunakan mendapatkan reaksi penolakan dari para pengembang properti.
Selama ini kendala terbesar dalam pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah tahapan perizinan yang berlapis-lapis. Meskipun di dalam paket kebijakan ekonomi XIII telah dimuat aturan penyederhanaan perizinan, namun dalam PP 64/2016 ini lebih menekankan pada mekanisme pelaksanaan di lapangan.
Tahun 2017 menjadi tahun penuh harap bagi para pelaku bisnis properti. Dari sisi pemerintah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) tak henti-hentinya mencari solusi untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah yang layak dengan mudah.
Mendekati Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada Februari mendatang, beberapa pengembang yang akan meluncurkan proyek baru sepanjang tahun 2017 ini terpaksa menunda.
